Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRA, Senin (6/4). Agenda rapat tersebut meliputi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam keterangannya, yang akrab disapa Mualem itu menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025. Dokumen tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Menurut Mualem, capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pengawasan dan sinergi semua pihak.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Lebih lanjut, ia menyebutkan berbagai program strategis yang telah dijalankan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, hingga pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan. []
