20 Tahun Damai, Mualem Akan Temui Presiden Prabowo Tagih Janji MoU Helsinki

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E.,dan Wali Naggro Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar dalam Peringatan 2 Dekade (20 Tahun) Damai Aceh, di BMA, Jumat 15 Agustus 2025 / Humas Pemerintah Aceh /

Banda Aceh – Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, menyatakan akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Mualem pada peringatan Hari Damai Aceh ke-20 di Gedung Bale Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Jumat (15/8/2025). Menurutnya, meski sudah dua dekade sejak damai diteguhkan, kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan GAM baru terealisasi sekitar 35 persen.

“Dari perjanjian, kita tidak lagi menuntut kemerdekaan, itu janji tokoh-tokoh. Namun pada intinya hanya 35 persen yang dapat rampung antara perjanjian pusat dan Aceh,” ujar Mualem.

Salah satu poin yang belum terealisasi adalah poin 3.2.5 MoU Helsinki. Dalam pasal itu, pemerintah pusat berkomitmen mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM.

Mualem menyebut, setiap mantan kombatan dijanjikan mendapatkan dua hektare tanah untuk lahan perkebunan. Namun, hingga kini janji tersebut belum dipenuhi, yang menurutnya terkendala pergantian kementerian pertanahan.

“Dijanjikan oleh pusat untuk kombatan dua hektare, sampai saat ini tidak ada sebatang pun dari yang dijanjikan. Nihil sama sekali,” tegasnya.

Di hadapan para mantan kombatan, Mualem mengimbau agar tetap bersabar dan menjaga perdamaian. Ia menegaskan bahwa selepas peringatan Hari Damai Aceh ini, dirinya akan menyampaikan seluruh persoalan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo.

“Saya selepas ini akan menjumpai Presiden, akan menyatakan semua yang terkait masalah ini,” katanya.

Meski banyak janji yang belum terealisasi, Mualem menegaskan bahwa ia dan para mantan kombatan tetap ikhlas menjaga perdamaian sebagai bentuk komitmen atas kesepakatan yang telah dicapai 20 tahun lalu.

Sekilas MoU Helsinki

MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Perjanjian tersebut memuat 71 pasal yang mengatur langkah-langkah untuk mengakhiri konflik Aceh secara damai, menyeluruh, dan berkelanjutan.[]