Jakarta – Pemerintah berencana melakukan penataan ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul ditemukannya pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang jauh melampaui target awal. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa program MBG awalnya menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun berdasarkan data terbaru, jumlah dapur MBG yang tercatat telah mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari rencana semula.
“Terjadi jual-beli titik SPPG. Target awal 21.000 titik, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan sebanyak 6.877 titik,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, kelebihan jumlah dapur tersebut berdampak langsung pada meningkatnya beban anggaran negara. Dengan asumsi setiap SPPG memperoleh insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari, pemerintah harus menanggung pengeluaran tambahan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada penambahan 6.877 titik, dengan insentif Rp6 juta per hari, maka dalam satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun. Dalam setahun bisa mencapai Rp12 triliun. Ini yang perlu ditata dan diperbaiki,” ujarnya.
Persoalan serupa juga ditemukan pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik SPPG, jumlahnya kini melonjak menjadi 8.617 titik. Bahkan, sebanyak 6.138 titik di antaranya telah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Zulkifli menegaskan pemerintah bersama BGN dan kementerian terkait akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan efisien. Proses penataan ulang tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
“Nah ini juga akan menjadi masalah yang harus diselesaikan. Karena itu perlu waktu sekitar satu bulan untuk menata kembali seluruh pelaksanaannya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka kemungkinan menutup sebagian SPPG yang dinilai berlebih. Namun keputusan tersebut masih akan ditentukan setelah proses pendataan dan evaluasi selesai dilakukan.
“Ya, salah satu arahnya bisa ke sana. Tetapi saat ini belum bisa dipastikan ditutup atau tidak. Semuanya sedang diinventarisasi dan dilihat kondisinya seperti apa,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, pemerintah berupaya agar penataan ulang tidak mengganggu distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Seluruh dapur yang saat ini telah beroperasi diminta tetap menjalankan pelayanan sembari menunggu hasil evaluasi.
“Yang sudah berjalan harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengawasan tetap dilakukan agar kualitas layanan tetap terjaga,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Pemerintah berharap penataan ulang yang dilakukan dapat membuat program berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.[Detik.com]
