 |
| Forum Mukim Aceh (FOR-MA) melakkukan diskusi tentang Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) di Krueng Geukuh, Aceh Utara, Sabtu (13/6/2026). |
Sebelumnya, berdasarkan PoD yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo direncanakan diproses melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di wilayah South Andaman sebelum dialirkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) di KEK Arun melalui jaringan pipa bawah laut.
Namun, Gubernur Aceh mengusulkan agar gas dan kondensat dari Blok Andaman dapat disalurkan langsung ke darat dan diolah di KEK Arun guna memaksimalkan manfaat ekonomi bagi daerah.
 |
| Sekretaris Jenderal Forum Mukim Aceh yang juga Imum Mukim Krueng Geukueh, Tgk. Abdullah H. Ahmad atau yang akrab disapa Walid Lah. |
Sekretaris Jenderal Forum Mukim Aceh yang juga Imum Mukim Krueng Geukueh, Tgk. Abdullah H. Ahmad atau yang akrab disapa Walid Lah, mengatakan pihaknya sangat mendukung usulan tersebut karena dinilai menguntungkan masyarakat dan Pemerintah Aceh.
“Alhamdulillah, kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh. Pengelolaan gas dan kondensat secara langsung di Aceh jelas akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” kata Walid Lah kepada Linkkamedia.id, Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurutnya, rencana pengolahan migas di darat jauh lebih efektif dibandingkan pembangunan fasilitas pengolahan di lepas pantai. Selain itu, KEK Arun dinilai telah memiliki infrastruktur pendukung yang dapat dimanfaatkan kembali sehingga mengurangi kebutuhan investasi baru.
“Fasilitas di Arun masih banyak yang bisa difungsikan kembali. Dengan begitu, pemerintah maupun perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk membangun fasilitas baru. Tinggal memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia,” ungakpnya.
Walid Lah menilai, apabila pengolahan dilakukan di KEK Arun, maka dampak ekonomi yang dirasakan Aceh akan jauh lebih besar. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, proyek tersebut juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai tenaga kerja untuk pekerjaan dasar sekalipun didatangkan dari luar daerah. Kita memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman,” tuturnya.
Ia menyebutkan banyak putra-putri Aceh yang memiliki keterampilan di sektor migas dan saat ini bekerja di berbagai perusahaan dalam maupun luar negeri, termasuk di kawasan Timur Tengah.
“Banyak tenaga kerja Aceh yang bekerja di Abu Dhabi dan negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM kita mampu bersaing. Karena itu, tenaga kerja lokal harus mendapatkan prioritas,” tegasnya.
FOR-MA juga berharap pengalaman masa lalu pada era awal pengoperasian industri gas Arun tidak terulang kembali. Saat itu, menurut Walid Lah, banyak tenaga kerja dari luar Aceh yang didatangkan sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal belum optimal.
“Kami berharap sejarah kelam itu tidak terulang. Jika memang ada tenaga kerja Aceh yang memiliki kemampuan, maka harus diutamakan. Kalaupun membutuhkan tenaga dari luar, itu dilakukan apabila keahlian yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di Aceh,” sebut Waled Lah.
Selain itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara perusahaan migas dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Aceh untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami berharap perusahaan nantinya dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan agar SDM Aceh semakin siap. Dengan begitu, manfaat keberadaan Blok Andaman benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Dukungan FOR-MA menambah daftar elemen masyarakat yang menginginkan pengembangan Blok Andaman berorientasi pada peningkatan nilai tambah di daerah. Pengolahan gas dan kondensat di KEK Arun dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan industri migas Aceh sekaligus memperkuat peran daerah sebagai pusat energi nasional.[]
