Azhari Cage Minta Pelaku Kekerasan terhadap Warga Aceh di Bandung Barat Ditindak Tegas

Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage. Foto: ist

Jakarta – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku dugaan kekerasan terhadap warga Aceh yang bekerja di SPPG Rajamandala Kulon 2, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Sabtu (2/5/2026) sekitar pukul 20.45 WIB, menimpa seorang warga Aceh bernama Muhammad Khatami Maulana yang bertugas sebagai Kepala SPPG. Insiden berlangsung di area dapur tempat korban bekerja.

“Kita minta aparat keamanan menindak tegas. Jangan sampai kasus seperti ini terus terulang di masa depan,” ujar Azhari Cage di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat korban berada di lokasi bersama penanggung jawab dapur dari pihak mitra. Situasi yang awalnya kondusif berubah menjadi aksi kekerasan ketika dua pria yang datang menggunakan mobil tiba-tiba melakukan penyerangan.

Korban yang tidak mengetahui persoalan yang melatarbelakangi kedatangan pelaku justru menjadi sasaran setelah pelaku diduga gagal menemukan pihak yang dituju. Meski telah berupaya menjelaskan bahwa dirinya tidak terkait, pelaku tetap melakukan penganiayaan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka fisik, terutama di bagian kepala, dan telah mendapatkan penanganan medis. Insiden ini memunculkan kekhawatiran terkait keselamatan pekerja serta pentingnya perlindungan hukum di lingkungan kerja.

Informasi awal menyebutkan, peristiwa ini diduga berkaitan dengan persoalan pribadi antara pelaku dan pihak mitra kerja di luar aktivitas dapur. Selain itu, pelaku juga diduga berada dalam pengaruh alkohol saat kejadian.

Disebutkan pula, kedua pelaku terdiri dari satu orang yang diduga oknum aparat dan satu warga sipil. Namun, informasi ini masih dalam tahap verifikasi oleh pihak berwenang.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian setempat. Azhari menegaskan, aparat penegak hukum harus menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

“Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan mendesak agar proses hukum berjalan secara adil tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa program makan bergizi gratis merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap pekerja dalam program tersebut dapat mengganggu implementasi kebijakan pemerintah.

“Saya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dan menghukum pelaku pengeroyokan terhadap warga Aceh yang bertugas sebagai kepala SPPG di Jawa Barat,” pungkasnya.[]