BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepakat memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama strategis senilai Rp1,06 triliun. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kedua daerah.
Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026). Kerja sama ini berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan.
Nilai kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor. Pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), kerja sama mencapai Rp138,56 miliar yang melibatkan sejumlah dinas strategis seperti ketahanan pangan, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, tenaga kerja, hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, kolaborasi antar-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencatat nilai terbesar, yakni Rp696,2 miliar. Kerja sama ini melibatkan sejumlah perusahaan daerah, di antaranya PT JTAB dan PT JPEN dengan PT Pembangunan Aceh (Pema), serta Bank Jateng dengan Bank Syariah Aceh.
Selain itu, sinergi juga terjalin di level asosiasi pengusaha melalui kerja sama antara Kadin dan Hipmi dari kedua provinsi dengan nilai Rp230 miliar. Adapun kerja sama antarkabupaten, yakni antara Klaten dan Gayo Lues di sektor pariwisata, budaya, dan industri, mencapai Rp1 miliar.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk konkret penerapan konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif.
“Kita melakukan kerja sama business to business mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi potensi awal untuk kita kembangkan di masing-masing daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah penting untuk saling melengkapi potensi yang dimiliki, sehingga dapat menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menilai Jawa Tengah sebagai provinsi dengan potensi besar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kapasitas tata kelola pemerintahan.
Ia berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi juga diikuti dengan komunikasi dan implementasi yang berkelanjutan.
“Kita berharap ini memberikan motivasi lebih kepada kami untuk membangun Aceh. Ke depan, komunikasi akan lebih intens, terutama dalam bidang perdagangan dan aparatur negara,” katanya.
Melalui kerja sama ini, kedua provinsi optimistis dapat mempercepat pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru yang berdampak langsung bagi masyarakat.
.jpg)
.jpeg)