Jakarta – Pemerintah tengah merumuskan strategi efisiensi energi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga layanan publik, sebagai upaya penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan kebijakan tersebut akan disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor.
“Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).
Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah skema kerja fleksibel, termasuk work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan platform digital guna mendukung efektivitas kerja.
Dalam rapat koordinasi lintas instansi, disepakati lima strategi utama penghematan energi, yakni penerapan kerja fleksibel ASN, optimalisasi layanan digital, pembatasan perjalanan dinas, efisiensi energi pada operasional gedung perkantoran, serta penerapan metode pembelajaran daring.
“Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026,” kata Pratikno.
Hasil rapat tersebut akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, serta rekomendasi langkah efisiensi bagi kementerian dan lembaga terkait.
Di sektor pendidikan, pemerintah memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, di mana kegiatan praktikum tetap dilaksanakan secara tatap muka.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), seiring potensi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, serta menyiapkan opsi pembiayaan untuk mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.
Pratikno menegaskan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini agar efisiensi energi dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal,” pungkasnya.[Medcom]
