Bawaslu Lhokseumawe Gelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi dengan Mahasiswa

 Politik Uang Jadi Tantangan Krusial Pemilu, Mahasiswa Desak Penguatan Peran Bawaslu

Lhokseumawe - Masalah politik uang diprediksi masih menjadi tantangan paling krusial dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah ke depan. Pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan bahwa praktik politik uang semakin canggih dan sulit diberantas, sehingga membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak mampu bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peserta pemilu dan masyarakat, dinilai penting untuk menekan praktik politik uang yang merugikan rakyat serta menggerogoti kualitas demokrasi.

Meski menghadapi tantangan berat, mahasiswa menyatakan komitmennya untuk berada di barisan depan melawan politik uang. Sikap itu mengemuka dalam diskusi antara Panwaslih atau Bawaslu Kota Lhokseumawe dengan sejumlah aktivis mahasiswa Universitas Malikussaleh di Taman Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Selasa (27/1/2026).

Dalam diskusi tersebut, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Andika Pranata Ginting, mengungkapkan praktik politik uang yang ia saksikan langsung pada Pilkada lalu. Menurutnya, ada calon kepala daerah yang memfasilitasi mahasiswa untuk pulang kampung dengan menanggung biaya transportasi, uang makan, hingga uang jajan.

“Seperti dalam pilkada lalu, ada calon yang memfasilitasi mahasiswa pulang kampung. Biaya transport, uang makan, sampai jajan diberikan,” ujar Andika, mahasiswa asal Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Ia menambahkan, penolakan terhadap politik uang tidak selalu mudah. Bahkan, tekanan kerap datang dari lingkungan keluarga. “Ketika kita menolak, sampai di rumah ternyata orang tua kita sudah menerima,” ungkapnya.

Andika juga mengkritisi kinerja Bawaslu yang dinilai masih bertindak berdasarkan laporan semata. Menurutnya, banyak mahasiswa enggan melapor atau mempublikasikan temuan politik uang ke media karena adanya ancaman dari pendukung calon.

Pandangan serupa disampaikan Asri S, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Lhokseumawe. Ia menilai masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan peserta pemilu dan pilkada, salah satunya melalui pemberian uang transportasi bagi peserta kampanye.

“Meski tidak dibenarkan dalam bentuk uang tunai, banyak cara lain yang dilakukan sehingga tetap terjadi transaksi antara peserta dengan pemilih,” ujarnya. Karena itu, Asri menekankan pentingnya penguatan regulasi serta peran tegas Bawaslu dalam menindak praktik politik uang.

Sementara itu, Irfan Anshori mengingatkan bahwa upaya melawan politik uang tidak cukup hanya dengan imbauan dan sosialisasi. Ia menilai perlu ada tindakan nyata dan keberanian dari Bawaslu yang didukung semua pihak.

“Spanduk imbauan atau sosialisasi dari Bawaslu kalah banyak dengan spanduk atau baliho milik caleg,” kata Irfan.

Diskusi nonformal tersebut merupakan bagian dari agenda Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam menjalin dialog dengan berbagai elemen masyarakat pascapemilu. Kegiatan ini dihadiri dua anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe, Yuli Asbar dan Ayi Jufridar.

Yuli Asbar menjelaskan, diskusi digelar sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi setelah tahapan pemilu berakhir. “Diskusi berlangsung ringan dengan tema yang berganti-ganti,” ujarnya.

Sementara Ayi Jufridar menyebutkan, kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa sebagai garda terdepan dalam mencegah praktik politik uang.

“Kegiatan ini memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan untuk menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil,” katanya.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga menyarankan agar Bawaslu memperkuat pemanfaatan platform digital untuk menampung laporan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, serta membentuk satuan tugas khusus dan menambah jumlah pengawas di tempat pemungutan suara (TPS).[]