 |
| Mubadala Energy, SKK Migas dan Pemerintah Aceh Gelar Konsultasi Publik AMDAL Pengembangan Lapangan Gas Tangkulo, Foto: Ist |
Banda Aceh – Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd. bersama SKK Migas menggelar konsultasi publik penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana pengembangan Lapangan Gas Tangkulo di lepas pantai utara Lhokseumawe, Kamis (25/9/2025).
Kepala Unit Percepatan Proyek (UPP) Andaman SKK Migas, Kukuh Hadianto, mengatakan konsultasi publik merupakan bagian dari kepatuhan regulasi AMDAL sekaligus wujud komitmen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.
“Kegiatan ini penting dalam proses perencanaan proyek migas. Tujuannya menyampaikan informasi lengkap tentang rencana pengembangan sekaligus menghimpun masukan, saran, dan pendapat dari masyarakat, instansi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., menyambut baik kegiatan tersebut dan optimistis rencana pengembangan Lapangan Gas Tangkulo akan memberi manfaat bagi masyarakat.
“DLHK siap mendukung proses konsultasi publik sebagai tahapan awal studi AMDAL yang mengakomodir saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, serta instansi teknis di wilayah Aceh,” katanya.
Forum ini melibatkan panglima laot, nelayan, akademisi, LSM, dan komunitas lokal, sehingga masyarakat memiliki ruang menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, maupun harapan. Berdasarkan kajian awal, proyek Tangkulo diproyeksikan membawa dampak positif bagi daerah, termasuk program tanggung jawab sosial melalui pemberdayaan ekonomi, proyek sosial, dan edukasi lingkungan lewat Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).
Meski demikian, potensi dampak lingkungan tetap diantisipasi. Upaya mitigasi yang disiapkan antara lain sosialisasi berkelanjutan, pelibatan nelayan agar area tangkapan ikan tetap terjaga, pendaftaran fasilitas laut sesuai maklumat pelayaran, pengelolaan limbah cair dengan uji laboratorium berkala, serta penggunaan mesin ramah lingkungan pada FPSO (Floating Production Storage and Offloading).
VP of HSSE & AI and Partnership Mubadala Energy, Widi Hernowo, menegaskan bahwa konsultasi publik tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen keterbukaan informasi.
“Kegiatan ini memastikan seluruh aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dipertimbangkan secara baik serta diselaraskan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung kelancaran pengembangan Lapangan Gas Tangkulo,” jelasnya.
Sesuai kewenangan, SKK Migas mengatur kegiatan hulu migas di wilayah laut lebih dari 12 mil, sementara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berwenang di wilayah darat dan laut hingga 12 mil. Wakil Kepala BPMA, Nizar Saputra, menyampaikan apresiasi atas rencana pengembangan lapangan tersebut.
“BPMA siap mendukung SKK Migas dan Mubadala untuk percepatan proyek sehingga diharapkan memberi multiplier effect bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Konsultasi publik ini dirancang transparan dan partisipatif, mulai dari pengumuman, pelingkupan, hingga penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL). Acara dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, SKK Migas, Pemerintah Aceh, serta dinas terkait seperti DLH, DKP, ESDM, dan PUPR. Hadir pula perwakilan pemerintah daerah Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Bireuen, unsur TNI AL, Bappeda, KEK Arun, hingga BPMA.
Dari masyarakat, hadir panglima laot, tokoh nelayan, geuchik, serta perwakilan gampong pesisir seperti Ujong Blang, Pusong, Blang Naleung Mameh, hingga Batupat Barat. Kalangan akademisi diwakili Universitas Malikussaleh, Universitas Syiah Kuala, dan UIN Ar-Raniry, bersama organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan dan HAM di Lhokseumawe.
Dengan forum terbuka ini, pengembangan Lapangan Gas Tangkulo diharapkan berjalan sesuai prinsip partisipasi, transparansi, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Lapangan Gas Tangkulo berada di Laut Andaman pada kedalaman 1.000–1.300 meter, sekitar 90 kilometer dari Terminal LNG Arun. Saat ini proyek masih pada tahap pra-Front End Engineering Design (FEED) dan pembahasan Plan of Development (POD), dengan target produksi komersial pada Desember 2028. Infrastruktur utama meliputi fasilitas bawah laut, FPSO, serta Onshore Receiving Facility (ORF) di kawasan Arun, Lhokseumawe. []
