Lhoksukon — Bawaslu Kabupaten Aceh Utara menggelar kegiatan Penguatan Sinergisitas Kelembagaan dalam Membangun Strategi Pengawasan Pemilu di Aula Setdakab Aceh Utara, Senin (29/9). Acara ini digelar untuk memperkuat peran Panwaslih sekaligus merumuskan strategi pengawasan agar Pemilu mendatang berlangsung jujur, adil, aman, dan bermartabat.
Ketua Panwaslih Aceh Utara, H. Syahrizal, S.H., menyampaikan bahwa Aceh Utara tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengawas terbanyak di Indonesia.
“Di Aceh Utara kita memiliki 1.909 pengawas, sesuai dengan jumlah TPS. Setiap TPS diawasi satu orang PTPS yang bertugas di 852 desa dalam 27 kecamatan. Ini merupakan kekuatan besar untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal,” ungkapnya.
Syahrizal menambahkan, Panwaslih Aceh Utara juga berkomitmen melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi, hingga lembaga pendidikan. Program pendidikan politik bagi pemilih pemula, menurutnya, sudah dilakukan sejak tahun lalu, termasuk pembentukan Kampung Demokrasi. “Alhamdulillah, pendidikan politik sejak SMA sudah berjalan sehingga generasi muda bisa menggunakan hak pilih dengan bijak dan transparan,” tambahnya.
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, S.Sos.I., M.H., dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa pengawasan Pemilu lebih difokuskan pada pencegahan ketimbang penindakan. “Kita tidak ingin mencari kesalahan sebanyak mungkin. Justru yang kita dorong adalah bagaimana pelaksanaan Pemilu bisa minim pelanggaran melalui upaya pencegahan yang maksimal,” tegasnya.
Agus menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan mendatang tahapan verifikasi partai politik akan menjadi fokus utama. “Kita akan cek kepengurusan hingga kantor partai secara detail. Karena itu pengawasan harus dilakukan dengan kolaborasi, bukan bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, yang membuka kegiatan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas. “Dengan komunikasi yang intensif, kita dapat memastikan Pemilu di Aceh Utara berlangsung jujur, adil, aman, dan bermartabat,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan pengawasan yang semakin kompleks, seperti potensi politik uang, netralitas ASN, hingga penyebaran hoaks di media sosial. “Pendidikan politik harus ditingkatkan agar masyarakat semakin cerdas menggunakan hak pilih. Selain itu, menjaga kondusivitas daerah juga sangat penting, karena suasana yang aman dan damai adalah kunci suksesnya Pemilu,” ujar Tarmizi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen mendukung penuh langkah Bawaslu, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana pengawasan. “Mari kita jaga marwah demokrasi di Bumi Pase ini agar bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tutupnya.
Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama menghadirkan Yusriadi, Koordinator Divisi Bawaslu Aceh; Dr. Fauzan, Asisten I Pemkab Aceh Utara mewakili Bupati; serta Tajuddin, Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara mewakili Ketua DPRK.
Usai istirahat, acara berlanjut ke sesi kedua yang menghadirkan Dr. Teuku Kemal Fasya, akademisi Universitas Malikussaleh, dengan analisis kritis seputar dinamika demokrasi dan penguatan lembaga pengawas pemilu. Sementara itu, Abrar Amir, Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, turut menyampaikan materi secara daring melalui aplikasi Zoom.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini menghasilkan sejumlah gagasan penting, terutama terkait perlunya sinergisitas kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Para narasumber sepakat bahwa menjaga integritas demokrasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya beban lembaga pengawas.[]
