Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos, yang akrab disapa Haji Uma, di Meulaboh, Minggu (3/8/2025). Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jaringan irigasi Lhok Guci yang berlokasi di Kecamatan Pante Ceureumen.
Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi; Kepala Dinas Pertanahan, Drs. Darwis, M.Si; dan Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa, Hidayat Isa, SE.
Dalam paparannya, Dr. Kurdi menjelaskan bahwa proyek jaringan irigasi Lhok Guci mencakup area seluas 269 hektare, di mana proses pengadaan tanah telah rampung sebesar 218,40 hektare atau sekitar 81 persen. Sisanya, seluas 42,76 hektare, masih dalam proses penyelesaian. Proyek ini memiliki nilai anggaran mencapai Rp207,47 miliar.
“Harapan kita tidak ada kendala di lapangan agar progres bisa terus berjalan sesuai target,” ujar Kurdi.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam menjamin kelangsungan proyek-proyek vital yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Haji Uma: Pengawasan untuk Pastikan Kepentingan Publik Terlindungi
Dalam kesempatan itu, Haji Uma menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPD RI, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang menjadi landasan hukum bagi proyek-proyek strategis nasional.
“Sebelumnya kami juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh. Kami ingin memastikan segala persoalan, baik administratif maupun teknis, bisa dilaporkan secara utuh ke pemerintah pusat,” jelas Haji Uma.
Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama, yakni persoalan harga tanah, telah berhasil diselesaikan. Penentuan harga tanah dilakukan melalui mekanisme Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan telah diturunkan ke Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T) yang melibatkan unsur kementerian dan lembaga terkait.
“Masalah utama saat ini adalah pembiayaan lanjutan dari pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR. Kami akan mendorong agar dukungan anggaran ini segera dicairkan demi percepatan penyelesaian proyek,” ujarnya.
Dorong Koordinasi Lintas Sektor dan Komunikasi dengan Perusahaan
Haji Uma juga menyoroti pentingnya komunikasi yang intensif dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan di sekitar lokasi proyek, guna menghindari potensi gesekan yang dapat menghambat jalannya pembangunan.
“Secara umum, dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah sangat baik. Tinggal kita dorong koordinasi lintas sektor agar proyek ini dapat dilanjutkan tanpa hambatan berarti,” pungkasnya.[]
