BENER MERIAH – Konflik antara gajah liar dan manusia di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Selain mengancam keselamatan warga, konflik yang terus berulang tersebut kini turut mengganggu aktivitas pendidikan. Sedikitnya 13 sekolah terpaksa menghentikan sementara pembelajaran tatap muka karena meningkatnya ancaman pergerakan kawanan gajah liar di kawasan permukiman.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk melindungi keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Selama penghentian sementara berlangsung, kegiatan belajar mengajar dialihkan ke sistem daring dengan guru tetap memberikan materi pembelajaran kepada siswa.
Tim Advokasi Jaringan Gajah Nusantara (JGN) Aceh yang turun langsung ke lokasi pada Sabtu (7/11/2026) menemukan sejumlah sekolah dalam kondisi sepi. Tidak terlihat aktivitas pembelajaran tatap muka, sementara kegiatan pendidikan hanya berlangsung melalui pembelajaran daring.
Tim Advokasi JGN Aceh, Yulham Eon, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, konflik satwa dan manusia yang terus terjadi telah mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan secara normal.
"Kami melihat langsung kondisi di Bener Meriah. Aktivitas sekolah tampak sepi dan hanya ada guru yang memberikan materi pembelajaran secara daring. Sangat disayangkan jika kondisi seperti ini terus berlanjut. Anak-anak tidak bisa bersekolah seperti biasa karena konflik satwa dan manusia masih terus terjadi," kata Yulham, Sabtu (7/11/2026).
Ia menilai, persoalan konflik gajah dan manusia tidak boleh hanya dipandang sebagai ancaman terhadap keselamatan warga, tetapi juga harus dilihat dari dampak sosial yang ditimbulkannya. Terhentinya pembelajaran tatap muka menjadi salah satu konsekuensi yang harus ditanggung anak-anak akibat konflik yang belum terselesaikan.
Kritik terhadap penanganan konflik juga disampaikan Koordinator Wilayah Tengah Forum Jurnalis Lingkungan (FJL), Yusradi. Ia mengatakan, konflik gajah dan manusia di kawasan tersebut bukan persoalan baru. Peristiwa serupa terus berulang setiap tahun dan bahkan telah mengakibatkan korban jiwa, baik dari kalangan manusia maupun gajah Sumatera.
Menurut Yusradi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan dari para pemangku kebijakan. Upaya penanganan selama ini dinilai belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat sekaligus menjamin kelestarian satwa dilindungi.
"Konflik ini sudah lama terjadi. Tidak ada penyelesaian yang serius dari pemangku kebijakan. Belum lama juga ada hibah lahan presiden untuk konservasi gajah Sumatera di wilayah ini, tetapi setelah kami pantau, belum terlihat hasil yang baik," ujar Yusradi di Bener Meriah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bener Meriah melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar), Saidi, menyampaikan bahwa wilayah yang terdampak konflik gajah telah ditetapkan dalam kondisi darurat belajar selama 14 hari.
Penghentian sementara pembelajaran tatap muka diberlakukan sejak Kamis, 5 November 2026. Kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi keamanan di lapangan.
"Sampai dengan hari ini sekolah masih diliburkan sejak Kamis, Jumat hingga Sabtu. Besok Senin nanti kita lihat lagi. Hari ini juga akan kita pantau lagi. Yang sudah libur tiga hari," ujar Saidi.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 13 satuan pendidikan yang terdampak kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka. Sekolah tersebut terdiri atas SD Negeri Kalung SP 1, SD Negeri Pantan Lah, SD Negeri Antara 40, SD Negeri Dirgantara KM 38, SD Negeri Pantan Sinaku, SD Negeri Ulu Naron, SD Negeri Tran Teget SP 2, SD Negeri Pancar Jelobok, SMP Negeri 5 Satu Atap Pancar Jelobok, SMP Negeri 2 Pintu Rime Gayo KM 40, SMP Negeri 4 Pintu Rime Gayo, MTsN Blang Rakal, dan MIS Blang Rakal.
Kecamatan Pintu Rime Gayo merupakan salah satu kawasan yang kerap dilalui kawanan gajah liar. Pergerakan satwa yang berlangsung pada siang maupun malam hari meningkatkan risiko pertemuan langsung antara manusia dan gajah, terutama di sekitar permukiman dan fasilitas umum.
Pihak Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menegaskan bahwa keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama. Mengingat anak-anak belum sepenuhnya memahami risiko ketika berhadapan dengan satwa liar, penghentian sementara pembelajaran tatap muka dinilai sebagai langkah pencegahan untuk menghindari jatuhnya korban.
Meski demikian, kebijakan pembelajaran daring dan penghentian sementara aktivitas sekolah bukanlah solusi untuk mengakhiri konflik. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret melalui penanganan konflik yang terencana, perlindungan masyarakat, serta upaya menjaga habitat dan jalur jelajah gajah Sumatera.
Penetapan status darurat belajar selama 14 hari juga perlu diikuti dengan evaluasi dan penanganan yang terukur serta transparan. Tanpa solusi jangka panjang, masyarakat di kawasan Pintu Rime Gayo akan terus hidup dalam ancaman, sementara anak-anak berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan secara normal akibat konflik yang terus berulang.[]
