BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, meminta revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Aceh. Permintaan tersebut mendapat respons positif dari Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam.
“Mereka bersedia mengakomodasi revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem pada prinsipnya mendukung pengembangan Lapangan Gas Tengkulo dan investasi yang dilakukan Mubadala Energy. Namun, terdapat sejumlah poin dalam PoD yang dinilai perlu disempurnakan agar tidak merugikan Aceh serta mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.
Berdasarkan PoD yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo direncanakan diproses melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di wilayah South Andaman sebelum disalurkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, melalui jaringan pipa bawah laut.
Saat ini, Mubadala Energy juga sedang mempersiapkan proses tender pengadaan FPSO berkapasitas besar untuk mempercepat komersialisasi gas melalui skema fast track development. Fasilitas terapung tersebut dirancang untuk mengolah, menyimpan, dan menyalurkan hasil produksi migas langsung dari laut dalam.
Namun demikian, Pemerintah Aceh mengusulkan skema berbeda. Gubernur Mualem menginginkan gas dan kondensat dari Blok Andaman disalurkan langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun.
“Skemanya adalah gas dialirkan langsung ke darat melalui pipa (onshore pipelining) dan kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di KEK Arun,” ujar Nurlis.
Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah dibandingkan jika proses pengolahan dilakukan di fasilitas terapung di tengah laut.
Pemerintah Aceh menilai pengolahan di darat akan membuka peluang tumbuhnya berbagai industri turunan berbasis gas, termasuk sektor pupuk dan petrokimia yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas industri di kawasan Arun.
“Tujuan Gubernur adalah agar Blok Andaman memberi keuntungan bagi semua pihak. Mubadala sebagai investor mendapat keuntungan, begitu juga Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan masyarakat Aceh,” kata Nurlis.
Selain meningkatkan nilai tambah industri, pengolahan di darat juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang beroperasi secara terbatas di lepas pantai.
“Fasilitas darat memiliki dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang lebih luas karena dapat mendorong pertumbuhan sektor industri lainnya serta membuka berbagai peluang usaha baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengangkat contoh perubahan skema pengolahan migas yang pernah dilakukan pada Proyek Blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas, Akhyar, menyampaikan bahwa proyek tersebut sebelumnya direncanakan menggunakan fasilitas pengolahan di laut sebelum akhirnya dipindahkan ke darat.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, membenarkan hal tersebut.
“Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” ujarnya.
Nurlis juga mengungkapkan bahwa sebelum pertemuan berlangsung, SKK Migas sebenarnya berencana menggelar konferensi pers terkait perkembangan proyek Blok Andaman dan mengundang Gubernur Aceh sebagai narasumber.
Namun, Mualem menilai waktu tersebut belum tepat karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibahas dan disepakati terkait kepentingan Aceh.
“Beliau akan menentukan waktu yang lebih tepat setelah semua pihak merasa nyaman dengan proses pengembangan Blok Andaman. Pertimbangan utama beliau adalah kepentingan dan kenyamanan rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Sesuai hasil pertemuan, kedua pihak sepakat bahwa konferensi pers akan dilaksanakan setelah revisi PoD selesai dibahas dan disetujui.
“Setelah Gubernur menilai proyek Blok Andaman benar-benar memberikan manfaat optimal bagi Aceh, barulah beliau bersedia menyampaikan secara terbuka kepada publik,” demikian Nurlis.[]
