Banda Aceh – Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut pada akhir November 2025 lalu.
Permintaan bantuan itu disampaikan Pemerintah Aceh dengan pertimbangan pengalaman UNDP dan UNICEF dalam membantu penanganan bencana besar di Aceh, khususnya pascatsunami 2004 silam.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta tetap terlibat aktif dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak. UNDP Indonesia saat ini tengah melakukan peninjauan awal untuk menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada tim penanggulangan bencana nasional dan masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini,” demikian pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Senin (15/12).
Sementara itu, UNICEF juga telah menerima surat permintaan bantuan dari Pemerintah Aceh dan sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang dibutuhkan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas terkait guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat dikontribusikan UNICEF dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, serta mitra terkait dalam mendukung respons darurat. Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh juga telah berada di lokasi terdampak dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang kesejahteraan anak.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh secara resmi meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF karena pengalaman kedua lembaga tersebut dalam penanganan bencana berskala besar.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional dengan pertimbangan pengalaman mereka dalam penanganan bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya, Minggu (14/12).
Meski demikian, Pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini belum membuka izin bantuan internasional secara luas untuk penanganan bencana di Sumatra. Kendati begitu, sejumlah bantuan relawan dan logistik telah datang dari beberapa negara, di antaranya Malaysia dan China.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tetap terbuka menerima bantuan dari pihak mana pun atas dasar kemanusiaan. “Pada prinsipnya ini adalah urusan kemanusiaan. Siapa pun yang membantu, dengan ikhlas kita terima,” kata Mualem.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa banyak kepala negara yang menyatakan keinginan untuk membantu penanganan bencana di Sumatra. Namun, Presiden menegaskan Indonesia mampu mengatasi bencana tersebut dengan dukungan anggaran dalam negeri.
“APBN kita cukup untuk menangani ini karena kita melakukan efisiensi anggaran,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Diketahui, Pemerintah Aceh telah memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung sejak 12 hingga 25 Desember 2025. Perpanjangan dilakukan karena penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif dan terkoordinasi, termasuk evakuasi, distribusi logistik, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik.[CNN]
.jpeg)
.jpeg)
