Jakarta – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh menolak rencana pemerintah pusat untuk melakukan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Aceh maupun provinsi lainnya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Semuanya kami usulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong, karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mualem itu menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program-program prioritas di Aceh.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh mengalami penurunan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah lain bahkan mencapai 30–35 persen.
Gubernur Muzakir Manaf menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” tegas Mualem.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Mualem juga mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Muzakir Manaf turut didampingi oleh Kepala Badan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Said Marzuki.
.jpg)
.jpeg)
