Ketua DPR Aceh Zulfadhli tengah membacakan poin-poin tuntutan demonstran, Senin (1/9/2025). [Foto:Fazliana| MODUSACEH.CO] 
Banda Aceh - Eskalasi politik di Aceh memuncak ketika Ketua DPRA, Zulfadhli, secara lantang menyatakan kesiapannya menandatangani tuntutan pemisahan Aceh dari Republik Indonesia.
Dikutip dari modusaceh.co, Selasa (2/9/2025), pernyataan itu ia sampaikan langsung di hadapan ribuan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025).
Di tengah lautan massa yang menyuarakan berbagai aspirasi, politisi Partai Aceh yang akrab disapa Abang Samalangga ini membuat tawaran mengejutkan, yang seketika disambut sorak dukungan dari pengunjuk rasa.
Momen krusial terjadi saat Zulfadhli hendak menandatangani pakta integritas berisi tujuh tuntutan utama dari para demonstran. Merasakan kuatnya desakan publik, ia melontarkan opsi tambahan yang lebih radikal: referendum.
“Atau mau tambah satu poin lagi, minta pisah saja Aceh dari pusat. Kalau tidak, biar saya tambahkan dan teken,” ujar Zulfadhli dengan suara tegas.
Sontak, teriakan “merdeka” menggema dari kerumunan, menandai betapa sensitifnya isu pemisahan Aceh dari Indonesia.
Sebelum wacana pemisahan mencuat, massa aksi terlebih dahulu menyodorkan tujuh tuntutan pokok yang terangkum dalam sebuah petisi. Poin-poin tersebut merefleksikan akumulasi kekecewaan rakyat Aceh terhadap situasi politik, ekonomi, dan sosial saat ini.
Isi tuntutan tersebut meliputi:
1. Reformasi total DPR RI dan DPR Aceh.
2. Reformasi institusi Polri.
3. Penuntasan seluruh pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Aceh.
4. Penolakan pembangunan batalyon baru di Aceh.
5. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di Aceh.
7. Pembebasan rekan-rekan demonstran yang ditangkap saat aksi.
Transparansi penuh atas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Sejak pagi, ribuan massa sudah memadati area gedung legislatif sambil meneriakkan tuntutan tersebut. Dari atas mobil komando, para orator berulang kali juga menyuarakan keinginan agar Aceh merdeka, termasuk seruan untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang berdampingan dengan Merah Putih.
Merespons desakan massa, Zulfadhli akhirnya membacakan surat kesepakatan yang mengikat DPRA untuk mengawal aspirasi rakyat.
“Kami, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama DPR RI, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan sepakat untuk memenuhi serta mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh. Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen nyata bahwa suara rakyat merupakan amanat tertinggi yang tidak boleh diabaikan,” tegas Zulfadhli saat membacakan dokumen tersebut di hadapan demonstran.[]
