Medan – Kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan Universitas Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya M.Hum, menjalani ujian tertutup Program Doktor Perencanaan Wilayah di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (27/8/2025).
Dalam sidang disertasi berjudul “Dampak Tragedi Cumbok dalam Konteks Pembangunan Rekonsiliasi Aceh”, Kemal mengkaji keterputusan narasi sejarah Perang Cumbok yang menurutnya memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika politik lokal serta upaya pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh.
Sidang dipimpin oleh Prof Dr Robert Sibarani bersama sejumlah promotor dan penguji, di antaranya Rektor USU, Prof Dr Muryanto Amin; Ketua Senat Akademik USU, Prof Dr Budi Agustono; Kaprodi S3 Perencanaan Wilayah, Prof Dr Ir Satia Negara Lubis; Ketua Prodi S2 Sosiologi USU, Prof Dr Badaruddin; serta Rektor Unimal, Prof Dr Ir Herman Fithra, ASEAN Eng. Hadir pula Prof T Sabrina, Direktur Pascasarjana USU, yang turut menyaksikan jalannya sidang.
Dalam paparannya, Kemal menegaskan bahwa studi Perencanaan Wilayah (PW) tidak hanya terbatas pada model multidisiplin terkait ekonomi, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga dapat dijadikan instrumen untuk membaca persoalan konflik serta kaitannya dengan sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
“Disertasi ini mencoba menggabungkan teori Perencanaan Wilayah dengan pendekatan Antropologi Politik dan Etnografi Sejarah. Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi multidisiplin dalam menyelesaikan problem sosial-politik yang bersumber dari konflik masa lalu,” jelas Kemal.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa penegakan HAM terhadap peristiwa sejarah merupakan bagian penting dari pemenuhan hak kewarganegaraan. Melalui analisis dekonstruksi, kelemahan dan ketidaksadaran teks dapat diurai sehingga lahir pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif.
Sebagai penutup, Kemal menyampaikan empat rekomendasi strategis yang dapat menjadi landasan pembangunan rekonsiliasi konflik masa lalu di Aceh. Meski tidak dirinci dalam forum ujian, rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat integrasi sosial, pemulihan memori sejarah, serta peneguhan perdamaian di Aceh pascakonflik.[]
