BANDA ACEH – Kota Lhokseumawe resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, khususnya dari Sumur Tangkulo 1. Keputusan strategis ini diumumkan dalam rapat koordinasi lintas sektor energi yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional dan daerah, Selasa (15/7/2025).
Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran Aceh dalam rantai industri migas nasional. Selain membuka peluang investasi besar, pembangunan ORF juga diyakini akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan infrastruktur di wilayah utara Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH, pejabat dari SKK Migas, Kementerian ESDM, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), perwakilan Harbour Energy, serta tokoh migas asal Aceh yang juga menjabat sebagai Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar menegaskan komitmen daerahnya untuk memastikan masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proyek strategis ini. Ia meminta agar setidaknya 80 persen tenaga kerja permanen yang akan mengoperasikan ORF berasal dari Lhokseumawe atau wilayah Aceh secara umum.
“Kami meminta paling tidak 80 persen tenaga kerja permanen berasal dari masyarakat lokal. Mereka harus dipersiapkan sejak dini melalui pelatihan teknis yang sesuai kebutuhan industri. Dan kami mendorong agar biaya pelatihan ini ditanggung oleh kontraktor pelaksana, tentunya dengan persetujuan SKK Migas,” ujar Sayuti.
Sayuti menambahkan bahwa pelibatan tenaga kerja lokal bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga sebagai strategi sosial untuk membangun rasa memiliki masyarakat terhadap proyek ini. Ia mencontohkan keberhasilan pelatihan tenaga kerja lokal di Blok A Aceh Timur, di mana pemuda-pemuda Aceh dikirim ke Cepu untuk pelatihan sebelum dipekerjakan oleh Medco.
Ia juga mendorong agar masyarakat sekitar turut dilibatkan dalam berbagai posisi pendukung, seperti satuan pengamanan, katering, kebersihan, hingga tenaga kerja outsourcing lainnya. Sayuti mengusulkan agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kota Lhokseumawe.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyusun program pelatihan keterampilan sektor migas yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Program ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi kebutuhan industri energi yang kian kompetitif.
Lebih lanjut, Sayuti menekankan pentingnya keterlibatan kontraktor lokal dan BUMD, khususnya PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), dalam tahapan Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Hal ini diyakini akan memberi dampak ekonomi langsung bagi daerah sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan Participating Interest (PI) dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan regulasi Kementerian ESDM, demi menjamin manfaat jangka panjang bagi daerah dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.
Sementara itu, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap proyek tersebut.
“Kami menyambut baik semangat kolaborasi dari Pemerintah Aceh dan Kota Lhokseumawe. Mubadala siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proyek ini berjalan sukses dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menekankan bahwa pengelolaan sektor migas harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.
Selain penetapan lokasi ORF, rapat tersebut juga membahas rencana menjadikan Lhokseumawe sebagai shorebase utama untuk mendukung kegiatan logistik proyek-proyek migas lepas pantai di wilayah utara. Jika terealisasi, hal ini akan mengukuhkan posisi Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi di Aceh dan wilayah Sumatra bagian utara.[]
