 |
| Seorang warga di jalan lintas bekas exxonmobil sedang mengutip sampah yang bisa di jual. Foto: Bustami |
Oleh: Bustami
Persoalan sampah bukan lagi sekadar isu perkotaan. Kini, desa-desa pun menghadapi situasi darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan. Realitas ini seolah tak sejalan dengan citra desa yang identik dengan alam yang hijau, udara segar, dan lingkungan bersih. Padahal, pola konsumsi masyarakat desa yang kian modern, tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai, justru melahirkan permasalahan lingkungan yang serius.
Fenomena yang sering terjadi di sejumlah desa di Aceh, khususnya wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, memperlihatkan kenyataan pahit ini. Lahan-lahan kosong yang tidak berpenghuni, area badan jalan lintas provinsi, saluran pembuangan air, hingga jalur pantai seperti di kawasan Rancong dan jalan pipa gas Lhokseumawe, kini berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah liar. Warga membuang sampah di lokasi-lokasi tersebut karena ketiadaan tempat pembuangan resmi atau sekadar karena alasan kepraktisan.
Akibatnya, titik-titik ini menjelma menjadi kawasan kumuh yang merusak pemandangan dan mencemari lingkungan. Sampah plastik, limbah rumah tangga, hingga sisa makanan menumpuk tanpa pengolahan yang layak. Ketika musim hujan tiba, tumpukan sampah ini kerap menyumbat saluran air, memicu genangan, dan bahkan menyebabkan banjir lokal. Di sisi lain, pencemaran tanah dan air mulai merambah lahan pertanian serta sumber air warga.
Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Masih banyak warga yang membakar sampah di halaman rumah, membuangnya ke sungai, atau menumpuknya di semak-semak. Praktik-praktik ini tak hanya menimbulkan polusi udara dan bau tak sedap, tapi juga membawa risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak.
Solusi Berbasis Edukasi
Penting untuk disadari bahwa membangun kesadaran lingkungan di tingkat desa harus dimulai dari edukasi yang berkelanjutan. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga ibu-ibu PKK harus bersinergi dalam mengkampanyekan budaya hidup bersih. Edukasi mengenai pentingnya memilah sampah, mendaur ulang, dan mengelola sampah organik secara mandiri perlu masuk dalam agenda kegiatan desa seperti posyandu, pengajian, hingga pertemuan rutin aparatur gampong.
Media sosial lokal grup WhatsApp, Facebook, hingga baliho informasi desa juga bisa menjadi sarana efektif dalam menyebarkan pesan-pesan lingkungan kepada masyarakat.
Namun, edukasi tanpa dukungan fasilitas hanya akan menjadi wacana. Di sinilah peran pemerintah menjadi krusial. Pemerintah daerah maupun pusat perlu hadir dengan solusi konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa. Misalnya dengan Menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah, TPS (Tempat Penampungan Sementara), hingga alat pembuat kompos sederhana. Mendirikan bank sampah desa sebagai solusi ekonomis sekaligus insentif agar masyarakat terdorong memilah dan mengelola sampah rumah tangga. Melatih kader lingkungan desa agar mampu menjadi agen perubahan yang aktif menyosialisasikan dan mempraktikkan pengelolaan sampah yang benar.
Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah, LSM, kampus, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan program pengelolaan sampah desa. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan padat karya kebersihan, pembangunan biopori, atau fasilitas daur ulang sederhana.
Menjaga Desa, Menjaga Masa Depan
Darurat sampah di desa bukan hanya ancaman lingkungan, tapi juga ancaman terhadap warisan nilai dan identitas desa itu sendiri. Jika tak segera diatasi, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup, menggerus potensi wisata, serta menambah beban kesehatan masyarakat.
Sudah saatnya kita semua masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kebijakan bangkit dan bersatu membangun kesadaran kolektif serta solusi berkelanjutan untuk menjaga kebersihan desa. Menjaga desa tetap bersih dan sehat bukan sekadar kewajiban hari ini, tapi investasi jangka panjang untuk generasi masa depan.[]
