LHOKSEUMAWE – Pemulihan masyarakat setelah bencana banjir tidak cukup hanya mengandalkan bantuan logistik. Penguatan literasi kebencanaan, kemampuan masyarakat untuk bertahan secara mandiri, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penelitian yang digelar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senin (5/10/2026).
FGD yang berlangsung di Ruang VIP Pujasera PIM, Kota Lhokseumawe, tersebut mengangkat penelitian berjudul “Inovasi Model Pemulihan Pascabencana Berbasis Kependudukan untuk Memperkuat Resiliensi dan Perlindungan Sosial Adaptif Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam.”
Kegiatan tersebut dihadiri Geuchik Gampong Blang Reuling, Isbahannur; Anggota DPRK Aceh Utara, Tajuddin; Ketua LSM Bytra Lhokseumawe, Mahadi Buchari; Ketua Majelis Adat Aceh (MAA); dosen Unimal; serta masyarakat yang terdampak banjir.
FGD dipantik dosen Ilmu Politik FISIP Unimal, Bobby Rahman, M.Si. Ia menyoroti pentingnya literasi kebencanaan dan resiliensi masyarakat sebagai modal utama dalam menghadapi sekaligus memulihkan diri setelah bencana banjir.
.jpeg)
Menurut Bobby, informasi yang diterima dan dipahami masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tindakan saat bencana maupun proses pemulihan setelahnya. Karena itu, pendekatan literasi kebencanaan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan pengalaman masyarakat setempat.
“Wilayah Sumatera, khususnya Aceh, memiliki sejarah bencana besar seperti tsunami 2004 yang membentuk memori kolektif dan struktur sosial,” ungkap Bobby.
Ia menjelaskan, proses pemulihan pascabencana tidak terlepas dari dinamika sosial yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu persoalannya adalah bagaimana informasi diterima, dipahami, kemudian diubah menjadi tindakan nyata ketika masyarakat menghadapi situasi krisis.
“Informasi merupakan salah satu alat bertahan hidup dalam situasi krisis. Maka literasi adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat saat krisis,” jelasnya.
Bobby menyebutkan, literasi kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai bencana, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tanda-tanda alam, sejarah kerentanan wilayah, prosedur operasional standar, hingga jalur evakuasi.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat literasi digital masyarakat agar informasi penting dapat diterima dengan cepat ketika bencana terjadi.
“Pemerintah harus menguatkan literasi digital kepada masyarakat, misalnya informasi bencana dan informasi logistik pada masa awal bencana,” katanya.
Korban Banjir: Warga Harus Mampu Bertahan
Pengalaman korban banjir turut menjadi bagian penting dalam diskusi. Awaluddin Arifin, salah seorang korban banjir di Paloh Lada, menceritakan situasi yang dihadapi masyarakat ketika air naik secara tiba-tiba.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga harus mengambil keputusan sendiri untuk menyelamatkan diri karena situasi berubah dengan cepat.
“Kami harus menyeberang ke tempat tinggi (bukit) untuk berlindung dari air besar. Karena air naik tiba-tiba, kami tidak tahu mau buat apa. Banyak masyarakat hanya pasrah menerima keadaan. Tapi pada saat ini, masyarakat juga bahu-membahu dan saling membantu,” ujarnya.
Awaluddin menilai masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk bertahan secara mandiri, terutama ketika respons awal pemerintah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh korban bencana.
“Pemerintah pada saat awal belum mampu menanggulangi korban banjir, sehingga kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri,” katanya.
Pemulihan Ekonomi Belum Tuntas
Sementara itu, Geuchik Gampong Blang Reuling, Isbahannur, menyoroti persoalan pemulihan ekonomi masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya selesai. Menurutnya, sebagian besar warga menggantungkan kehidupan sebagai petani dan pekebun sehingga ketika lahan dan aktivitas ekonomi terdampak banjir, pendapatan masyarakat ikut terganggu.
“Masyarakat belum ada mata pencaharian baru, karena banyak mata pencaharian masyarakat belum mampu pulih dan mereka tidak dapat mencari nafkah seperti biasa,” ujarnya.
Ia menilai pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengembalikan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Menurutnya, bantuan yang masuk ke gampong hingga kini belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pembangunan hunian tetap masih berlangsung, sementara bantuan jatah hidup (jadup) telah diterima masyarakat.
“Kalau dikatakan setelah diberikan bantuan masyarakat sudah pulih? Tentu tidak. Masyarakat belum pulih dari trauma dan kondisi sosial ekonominya,” tegas Isbahannur.
Diskusi tersebut kemudian berkembang dengan berbagai tanggapan dari peserta lainnya. Masukan dari masyarakat, pemerintah gampong, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi menjadi bahan penting dalam melihat kebutuhan pemulihan pascabencana dari berbagai perspektif.
FGD ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan model pemulihan pascabencana yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi kependudukan, ketahanan sosial, pemulihan ekonomi, literasi kebencanaan, serta perlindungan sosial masyarakat terdampak. []
.jpeg)
