FKM Pasee Aceh: Jangan Rampas Hak Aceh atas Blok Andaman, Ketidakjelasan Pembagian Hasil Berpotensi Memicu Gelombang Aksi di Aceh

FKM Pasee Aceh Desak Pemerintah Hormati UUPA dalam Pengelolaan Blok Andaman

Banda Aceh – Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh meminta pemerintah pusat memastikan pengelolaan minyak dan gas (migas) Blok Andaman berjalan sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan semangat Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Organisasi tersebut menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Aceh harus menjamin keadilan, transparansi, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.

FKM Pasee Aceh menyebut hingga kini polemik mengenai pembagian hasil dan skema pengelolaan Blok Andaman masih menyisakan ketidakpastian. Kondisi itu dikhawatirkan dapat merugikan Aceh apabila mekanisme pembagian manfaat tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUPA maupun tidak memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

Menurut FKM Pasee Aceh, persoalan Blok Andaman tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, masa depan ekonomi Aceh, serta penghormatan terhadap kekhususan Aceh yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami tidak ingin sejarah kembali terulang. Aceh pernah menjadi salah satu daerah penghasil gas terbesar melalui pengelolaan Arun, tetapi kesejahteraan rakyat tidak berbanding lurus dengan besarnya kekayaan alam yang dihasilkan. Blok Andaman tidak boleh menjadi babak baru ketidakadilan terhadap Aceh," demikian pernyataan FKM Pasee Aceh.

Organisasi tersebut menilai pembagian hasil yang tidak mencerminkan prinsip keadilan berpotensi menghambat peningkatan pendapatan daerah, memperlemah kapasitas fiskal Aceh, mengurangi peluang pengembangan industri hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, serta menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

FKM Pasee Aceh juga menyatakan hingga saat ini belum terdapat kepastian mengenai penyelesaian pembagian hasil Blok Andaman yang menjadi perhatian publik. Karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama organisasi mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat sipil di wilayah Pasee dan Aceh untuk mengawal hak-hak Aceh dalam pengelolaan blok migas tersebut.

Selain itu, FKM Pasee Aceh menyoroti rencana kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Aceh. Menurut mereka, kunjungan tersebut harus menghasilkan kepastian mengenai hak Aceh dalam pengelolaan Blok Andaman, bukan sekadar agenda seremonial.

"Kami menyatakan menolak kunjungan Menteri ESDM apabila pemerintah pusat tetap mengabaikan kejelasan pembagian hasil dan tidak menunjukkan komitmen untuk menghormati hak-hak Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA. Kehadiran pejabat negara harus membawa solusi, bukan sekadar seremoni yang menambah kekecewaan masyarakat Aceh," tegas FKM Pasee Aceh.

FKM Pasee Aceh juga menyatakan akan menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil apabila hingga waktu kunjungan Menteri ESDM belum terdapat kepastian mengenai pembagian hasil serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan Aceh.

"Ini bukan sekadar persoalan pembagian pendapatan, melainkan persoalan harga diri, keadilan, dan masa depan Aceh. Kami tidak akan tinggal diam apabila hak-hak Aceh kembali diabaikan," demikian pernyataan organisasi tersebut.

Di akhir pernyataannya, FKM Pasee Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, ulama, dan masyarakat sipil di Aceh untuk bersama-sama mengawal proses pengambilan kebijakan terkait Blok Andaman agar tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, penghormatan terhadap UUPA, serta semangat MoU Helsinki demi terwujudnya kedaulatan energi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.[]