Banda Aceh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan lebih lanjut terkait aspirasi Pemerintah Aceh yang menginginkan keterlibatan lebih besar dalam pengelolaan Blok Andaman. Menurutnya, persoalan tersebut akan diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan yang baik bersama pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan DPD Partai Golkar Provinsi Aceh, Sabtu (11/7/2026). Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengenai pengelolaan blok migas yang berada di perairan Aceh tersebut.
"Sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, saya sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur agar persoalan ini dibicarakan dengan baik. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh," ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan Blok Andaman. Pertama, menyangkut skema participating interest (PI) sebesar 10 persen. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah kerja migas yang berada hingga 12 mil laut dari garis pantai memberikan prioritas PI sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah. Sementara itu, wilayah kerja yang berada di atas 12 mil laut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Ada dua aspirasi. Andaman itu blok yang sekarang berada di atas 12 mil laut. Undang-undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah, participating interest 10 persen diberikan kepada daerah. Kalau di atas 12 mil, menjadi kewenangan pemerintah pusat," jelasnya.
Persoalan kedua berkaitan dengan pemanfaatan gas hasil produksi Blok Andaman. Bahlil mengatakan lapangan gas tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD). Sebagian produksi telah dialokasikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero), sedangkan sisanya diusulkan untuk mendukung industri di Aceh.
Menurutnya, salah satu industri yang membutuhkan pasokan gas adalah PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Selama ini perusahaan tersebut masih mengandalkan pasokan LNG dari berbagai daerah, seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan biaya yang lebih tinggi.
"Masih ada sebagian gas yang harus kita bicarakan agar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Aceh sehingga perekonomian daerah dapat berjalan lebih baik," katanya.
Menanggapi tuntutan agar Pemerintah Aceh memperoleh porsi lebih besar dalam pengelolaan Blok Andaman, Bahlil mengakui kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan pemerintah terbuka untuk membahas berbagai skema yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.
Ia juga mengusulkan agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan. "Kalau memang harus kita bagi, bagi saja. Yang penting untuk kebaikan bersama," ujarnya.
Bahlil menambahkan, persoalan tersebut juga telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan skema yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh tanpa mengesampingkan ketentuan perundang-undangan.
"Saya akan melaporkan kepada Bapak Presiden agar persoalan ini menjadi perhatian, sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengusulkan revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo South Andaman kepada SKK Migas. Revisi tersebut bertujuan mengubah skema pengolahan gas dari floating production, storage, and offloading (FPSO) di laut menjadi onshore receiving facility (ORF) di darat dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar sebagian gas dari Blok Andaman dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan industri di daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian Aceh, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat program hilirisasi industri di provinsi tersebut.[]
