Banda Aceh — Jumlah pengangguran di Aceh pada Februari 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada 5 Mei 2026, jumlah pengangguran tercatat bertambah sebanyak 7.430 orang.
Secara keseluruhan, komposisi angkatan kerja di Aceh pada Februari 2026 mencapai sekitar 2,5 juta orang yang bekerja, dengan total pengangguran mencapai 156.230 orang. Dibandingkan Februari 2025, jumlah penduduk bekerja justru mengalami penurunan signifikan sebanyak 55.340 orang.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2026 berada di angka 5,88 persen, meningkat dari 5,50 persen pada tahun sebelumnya.
“Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima hingga enam orang yang menganggur,” ujar Agus dalam siaran pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BPS Aceh, Selasa (5/5).
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, mengungkapkan bahwa kenaikan angka pengangguran dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
Menurutnya, dari tiga provinsi yang terdampak bencana tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling luas, mencakup 18 kabupaten/kota. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara yang terdampak di 10 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat di lima kabupaten/kota.
“Banyak perusahaan yang belum bisa beroperasi lagi, sehingga pekerja, termasuk pelaku usaha kecil, belum dapat kembali bekerja akibat dampak bencana hidrometeorologi,” ujar Akmil, Rabu (6/5).
Ia menambahkan, selain faktor bencana, rendahnya investasi di Aceh turut berkontribusi terhadap terbatasnya pembukaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor formal.
Di tengah keterbatasan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Aceh saat ini mengandalkan program dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada 2026 yang membuat pemerintah daerah belum dapat menjalankan program pelatihan dan pemagangan secara mandiri.
“Untuk tahun ini, dampak efisiensi anggaran membuat kami belum bisa melaksanakan pemagangan maupun pelatihan. Namun, kami tetap berupaya mendukung mitra kerja dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan terserap di dunia kerja,” jelasnya.
Akmil menyebutkan, program yang dijalankan bersama Kementerian Ketenagakerjaan antara lain program magang hub yang menyasar lulusan fresh graduate dari jenjang D-1 hingga S1. Program ini memberikan kesempatan magang di berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar daerah, dengan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Selain itu, terdapat pula program padat karya yang difokuskan pada wilayah terdampak bencana melalui bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Program magang hub ditargetkan menjangkau lebih dari 2.000 peserta, sementara program padat karya menyasar sekitar 3.500 orang.
Pemerintah Aceh berharap kondisi iklim investasi ke depan dapat semakin membaik sehingga mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.[]
