Banda Aceh — Anggota MPR RI, Azhari Cage, meminta aparat kepolisian dan TNI tidak represif dalam menyikapi aksi pengibaran bendera bintang bulan dan bendera putih di Aceh. Menurutnya, tindakan persuasif dan dialog lebih tepat dilakukan, terlebih situasi masyarakat sedang dirundung bencana.
Azhari menilai aksi pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga karena banjir bandang yang melanda Aceh dan Sumatra tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Ini situasi musibah. Jangan ditambah dengan kekecewaan baru melalui tindakan represif, apalagi sampai terjadi pemukulan terhadap masyarakat. Hal itu sangat kita sesalkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kedamaian yang sudah terbangun di Aceh selama hampir dua dekade tidak boleh terganggu. Menurutnya, aparat perlu memahami konteks sosial dan sejarah Aceh.
Azhari juga menjelaskan bahwa bendera Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan masih tercatat dalam Lembaran Daerah. Namun, statusnya masih bersifat politik karena belum ada kejelasan dari pemerintah pusat.
“Karena itu, langkah politik dan persuasif lebih perlu dilakukan, bukan pendekatan represif,” katanya.
Sebagai anggota MPR yang rutin mensosialisasikan Empat Pilar, Azhari menekankan prinsip keadilan, musyawarah, mufakat, serta penghormatan pada kearifan lokal.
Dalam konstitusi, lanjutnya, daerah yang memiliki kekhususan — termasuk Aceh — perlu dihormati. Ia khawatir penanganan yang salah justru membangkitkan trauma konflik masa lalu.
“Kita tidak ingin luka lama masyarakat Aceh kembali terbuka. Mari fokus memulihkan kondisi akibat bencana dan jangan mudah terprovokasi informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.
Azhari juga mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera menuntaskan polemik bendera Aceh agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari ketidakjelasan aturan.
.jpg)
.jpeg)
