Kemhut dan TNI Gelar Operasi Gabungan Sikat Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun

Operasi gabungan berantas tambang emas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang digelar Rabu lalu di Blok Ciear, Desa Cisarua, Kabupaten Bogor. (ANTARA/HO-Kemenhut)

Bogor - Operasi gabungan pemberantasan tambang emas ilegal kembali digelar Kementerian Kehutanan dan TNI di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Jawa Barat. Penindakan dimulai dari Blok Ciear, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pada Rabu lalu, dan akan berlanjut ke sejumlah titik lain sesuai rencana operasi.

Operasi melibatkan 60 personel dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum), Balai Gakkumhut Jabalnusra, Balai TNGHS, Yonif 315, dan Koramil Cigudeg. Dalam aksi tersebut, tim gabungan berhasil menghentikan aktivitas pertambangan ilegal serta menghancurkan sedikitnya 31 tenda biru atau gubuk yang digunakan sebagai fasilitas penambangan.

Tim juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya bahan kimia sianida, jerigen bekas oli, timbangan manual, serta peralatan produksi lainnya. Selain itu, tim melakukan penertiban sarana pertambangan serta penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi lanjutan dilakukan bersama pengelola TNGHS, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk mencegah aktivitas serupa kembali berulang.

Upaya pengawasan selama ini kerap terkendala karena pola “kucing-kucingan” yang dilakukan para pelaku. Namun pemerintah menegaskan penindakan akan terus diprioritaskan, terutama memasuki musim hujan yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Kerusakan kawasan akibat tambang emas ilegal dianggap sangat berbahaya karena dapat memicu longsor, banjir bandang, hingga aliran sedimen yang mengancam keselamatan warga sekitar.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya akan menindak tegas seluruh aktivitas penambangan liar di kawasan TNGHS.

“Semua akan ditindak setegas-tegasnya. Sanksi sudah jelas diatur dalam regulasi, dan semua yang memungkinkan untuk dilakukan akan kami lakukan,” tegas Menteri saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Ia menambahkan telah memberikan instruksi kepada Ditjen Gakkum untuk menangani kasus tersebut secara berkelanjutan.
“Sesuai undang-undang, Ditjen Gakkum secara reguler akan memberikan pembaruan perkembangan kepada publik,” ujarnya.[]