 |
| 63 karangan bunga di depan Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (26/8/2025). |
Jakarta - Tepat di hari ulang tahun Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawai yang ke-63, Aliansi Dosen ASN Kemndiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi simbolik dengan menghadirkan 63 karangan bunga di depan Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (26/8/2025).
Berdasarkan rilis yang berjudul "Aksi 63 Karangan Bungan untuk Sri Mulyani: Tolak Kapitalisasi Pendidikan Tinggi!" yang diterima media ini, papan karangan bunga itu sebagai simbol perlawanan dan kritik dari dosen di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu bunyi dari rilis mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan protes moral dosen seluruh Indonesia terhadap kebijakan Pendidikan tinggi yang semakin dikormesialisasi dengan dalih "partisipasi publik" dalam pembiyaan.
Menurut ADAKSI, praktik itu bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 dan nilai Pancasila, serta memperlebar jurang ketidakadilan antara rakyat dengan akses pendidikan tinggi.
Dari rilis, ada tiga tuntuan Utama ADAKSI yang digerakkan yang berbunyi:
"Dalam aksi simbolik ini, ADAKSI menyuarakan tiga tuntutan besar:
1. Hapuskan Klasterisasi Pendidikan Tinggi
Klasterisasi PTN Satker, BLU, dan BH hanya melanggengkan ketimpangan. Dosen di PTN-BH/BLU didiskriminasi hak tunjangan kinerjanya, sementara mahasiswa terbebani UKT yang mencekik.
2. Wujudkan Biaya Kuliah Murah/Terjangkau
UKT melonjak drastis akibat kebijakan standar biaya kuliah baru, sehingga Pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau masyarakat kelas menengah bawah.
3. Wujudkan Kesejahteraan Dosen
- Berikan tunjangan kinerja untuk semua dosen ASN Kemendiktisaintek tanpa embel-embel klasterisasi.
- Tunjangan fungsional dosen tidak pernah naik sejak 2007 dan nilainya jauh tertinggal dari jabatan setara seperti peneliti atau auditor.
- Hak tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024 belum dibayarkan, padahal sudah diatur dalam regulasi.
-Skema PPPK dosen penuh ketidakpastian: kontrak 5 tahun tanpa kepastian promosi dan perpanjangan."
Tulisan papan bunga menyuarakan pesan: "Bayar hak tukin dosen!" "Naikkan tunjangan fungsional, hentikan diskriminasi!" "Pendidikan bukan komoditas, hapuskan kapitalisasi".
Sejak berita ini tayang, rilis yang dikirim mengatasnamakan ADAKSI dan telah disahkan oleh ketua umum ADAKSI. (*)
