Lhokseumawe – Universitas Malikussaleh (Unimal) kembali mencetak sejarah penting dalam pengembangan dunia akademik dengan mengukuhkan dua guru besar dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di GOR ACC Cunda, Kota Lhokseumawe, pada Jumat (11/7/2025).
Dua guru besar yang dikukuhkan tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Wasli, M.T., sebagai Guru Besar dalam bidang Perencanaan Wilayah, dan Prof. Dr. Tgk. H. Muntasir, S.Ag., M.A., sebagai Guru Besar dalam bidang Politik Islam.
Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, ASEAN Eng., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian dua akademisi tersebut. Ia menegaskan bahwa jabatan profesor tidak hanya merupakan puncak karier akademik, tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan institusi.
“Dengan bertambahnya jumlah profesor di lingkungan Unimal, kita berharap ke depan dapat membuka program doktoral. Ini akan menjadi solusi strategis bagi masyarakat Pasee agar tak perlu lagi jauh-jauh ke luar daerah untuk melanjutkan studi S3,” ujarnya.
Dalam pidato pengukuhannya, Prof Wasli menyampaikan orasi ilmiah bertema "Pengaruh Tataguna Lahan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengendalian Banjir." Ia mengangkat persoalan klasik namun masih relevan, yakni ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan manusia akibat perubahan musim serta peralihan fungsi lahan.
“Di musim kemarau, air menjadi sangat terbatas. Tapi di musim hujan, justru terjadi kelebihan air yang tidak mampu dialirkan, sehingga berujung pada banjir,” ungkap Prof Wasli.
Menurutnya, penyebab utama banjir tak hanya datang dari tingginya curah hujan atau naiknya permukaan air laut, tetapi juga dari tata guna lahan yang tidak terkendali. Ia menyoroti pendekatan pemerintah yang selama ini lebih mengedepankan pendekatan struktural dalam proyek pengendalian banjir.
“Yang dibutuhkan adalah pendekatan non-struktural seperti penataan ruang yang optimal dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengendalian banjir. Dengan melibatkan semua pihak, kita bisa mereduksi dampak banjir secara lebih berkelanjutan,” paparnya.
Sementara itu, Prof Muntasir mengangkat tema "Kontekstualisasi Gagasan dan Pemikiran Ulama Dayah dalam Pembangunan Politik di Aceh." Ia menegaskan bahwa peran ulama dayah bukan sekadar penjaga moral atau pelestari tradisi keilmuan Islam klasik, melainkan agen transformasi sosial-politik yang relevan dengan dinamika kontemporer.
“Ulama dayah memiliki otoritas intelektual dan spiritual yang sangat kuat di tengah masyarakat Aceh. Kontribusi mereka dalam membentuk etika dan arah politik lokal sangat signifikan,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa keterlibatan ulama dayah dalam wacana politik harus diletakkan dalam kerangka maqashid syariah, yakni nilai-nilai inti dalam Islam yang menjunjung keadaban, inklusivitas, dan keadilan.
“Kita butuh wajah politik Aceh yang beradab dan menjunjung nilai lokal. Dan peran ulama dayah dalam hal ini adalah kunci,” tegasnya.[]
