Maluku Utara - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara batal membangun jalan Saketa-Dehepodo di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun ini. Padahal sebelumnya Pemprov Maluku Utara sudah merencanakan pembangunan jalan tersebut dengan sumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAK, senilai 25 miliar.
Merespon kegagalan tersebut, Pemuda Gane selaku putra daerah, Muhammad Ramdan umasangadji angkat bicara. Ia mempertanyakan transparansi pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait kebijakan pembatalan pembangunan jalan tersebut.
“Jika alasan pembatalan karena efisiensi, harusnya pemerintah lebih transparansi kepada masyarakat, kemana anggaran yang diefisiensikan? Alokasi anggaran pembangunan jalan itu kemana?,” cetusnya kepada awak media.
Selain itu, Muhammad Ramdan umasangadji juga mempertanyakan kepada Dinas PUPR Provinsi Malut terkait pemeliharaan ruas jalan Saketa-Dehepodo yang terkesan terabaikan.
“Sepanjang bahu jalan terdapat ilalang yang lebat dan sangat mengganggu pandangan pengendara, bahkan sudah memakan banyak korban,” kata Ramdan.
Ramdhan menjelaskan, di wilayah Gane terdapat tiga ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Malut, yakni Saketa-Dehepodo, Matuting-Ranga Ranga dan Saketa-Gane Dalam. Dua ruas lainnya itu, kata dia, juga terkesan diabaikan Pemprov.
“Padahal jelas dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan,” terangnya.
Dinas PUPR Provinsi Malut selaku penanggungjawab ruas jalan Saketa-Dehepodo, harusnya bertanggung jawab akan rentetan masalah ini.
"Kami menagih janji kampanye ibu gubernur yang katanya akan meningkatkan sarana prasana infrastuktur di Maluku Utara” tutup Ramdan.[]
Pewarta: Rizki Ramli
