Oleh: Muhammad Ridwan (Alumni Universitas Malikussaleh)
Bayangkan sebuah keluarga besar yang dihuni banyak anak dan cucu. Sang ayah sudah mulai menua, napasnya tak selapang dulu, sementara rumah yang luas itu semakin sulit dikelola. Pada akhirnya, ia berkata kepada anak-anaknya: “Sudah waktunya kalian mandiri, bangun rumah sendiri.” Anak-anak itu pun berkeluarga, pindah, dan mengatur rumah tangga masing-masing. Alih-alih memberatkan orang tua, mereka justru meringankan beban dan tetap saling menopang.
Gambaran sederhana ini sesungguhnya mencerminkan konsep Daerah Otonomi Baru (DOB)—wilayah yang dimekarkan dari kabupaten atau provinsi induk agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Di bumi Pase, wacana pemekaran Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu dari Aceh Utara adalah bagian dari proses regenerasi yang wajar. Bukan pemisahan emosional, bukan pula bentuk pelemahan; melainkan strategi pemerintahan agar pelayanan publik semakin dekat dengan rakyat dan pembangunan berjalan lebih merata. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kabupaten Aceh Utara berdiri sejak 24 November 1956. Jika diibaratkan seorang profesor atau peneliti utama, usianya kini telah mendekati masa pensiun. Seiring waktu, beban wilayah yang teramat luas dan jumlah penduduk yang besar membuat “napas administratif” Aceh Utara menjadi pendek. Layaknya tubuh yang perlu penataan ulang agar organ-organ tetap bekerja optimal, pemekaran adalah langkah penyegaran.
Ini bukan hal baru. Aceh Utara telah dua kali sukses melahirkan “anak-anak” yang kini berkembang menjadi wilayah maju. Pada 4 Oktober 1999, Kabupaten Bireuen resmi berdiri dan 17 Oktober 2001, Kota Lhokseumawe lahir sebagai kota mandiri.
Keduanya tumbuh tanpa membuat Aceh Utara melemah. Justru, pembangunan yang lebih fokus membuat ketiganya berkembang sesuai karakter masing-masing. Bayangkan saja kalau hari ini orang Samalanga masih harus ke Lhoksukon mengurus berkas administrasi, atau warga Cunda masih ber-KTP Kabupaten Aceh Utara sementara mereka tinggal di kota yang sibuk dan berkembang. Betapa tidak efisiennya.
Kini, giliran Aceh Malaka dan Kota Panton Labu menjadi daerah yang mandiri. Secara historis, sosial, dan geografis, wilayah-wilayah ini sudah sangat layak berdiri sendiri. Ironisnya, pemimpin Aceh Utara hari ini justru merupakan “produk” dari wilayah yang diusulkan menjadi DOB. Bupati berasal dari Panton Labu, sementara wakil bupati lahir dari Sawang—kawasan yang menjadi bagian inti dari wacana Aceh Malaka. Keduanya adalah contoh nyata bahwa anak-anak Aceh Utara sebenarnya telah tumbuh matang.
Namun di balik itu, ada cerita keseharian masyarakat yang jarang muncul di meja kebijakan yaituw arga Sawang, Muara Batu, Nisam hingga Nisam Antara harus menempuh perjalanan jauh ke Lhoksukon untuk mengurus KTP atau KK. Pelayanan pendidikan dan kesehatan tak jarang terasa jauh, mahal, dan memakan waktu, serta Pemerintahan pusat di Lhoksukon seperti orang tua yang kelelahan mengelola rumah besar seorang diri.
Bukankah pemerintah seharusnya hadir paling dekat dengan rakyat?
Sebagian orang khawatir: “Bagaimana dengan Pelabuhan Krueng Geukueh? Bagaimana dengan PT PIM atau PT KKA? Apakah semua akan ikut pindah ke kabupaten baru?” Kekhawatiran ini muncul karena kurangnya informasi.
Pemekaran tidak berarti mengambil aset, melainkan mendekatkan pengelolaan aset kepada masyarakat agar lebih efektif dan produktif. Toh pada pemekaran sebelumnya, aset tetap dikelola sesuai aturan tanpa merugikan induk. Pemekaran adalah pembagian tugas, bukan perebutan harta warisan.
Di bawah slogan “Aceh Utara Bangkit”, kepemimpinan Ayahwa–Panyang lima tahun ke depan membawa misi mulia: bukan sekadar membangun, tetapi meregenerasi. Pemekaran ini sejalan dengan misi tersebut, karena kabupaten yang terlalu besar justru rentan stagnan. Dengan mandirinya wilayah-wilayah baru, Aceh Utara dapat fokus memperbaiki sektor-sektor strategis tanpa terbebani oleh skala yang terlalu luas.
Seperti pohon tua yang memunculkan tunas baru, pemekaran akan membuat batang tetap kokoh sementara ranting-ranting baru tumbuh subur membawa buah yang lebih banyak untuk semua.
Pemekaran bukan akhir. Ia adalah awal dari babak baru yang lebih kuat, lebih terukur, dan lebih bermanfaat. Kini saatnya “anak-anak” Aceh Utara berumah tangga sendiri. Kelak, bukan tidak mungkin mereka justru kembali membantu “orang tua” menjadi lebih tangguh.
Kita semua tetap satu: satu Provinsi Aceh, satu rumpun ureung Pase, satu cita-cita untuk kemajuan bersama.[]
Penulis: Muhammad Ridwan (Alumni Universitas Malikussaleh)
