Aceh Utara – Forum Komunikasi Mahasiswa Aceh Utara (FKM-ACUT) mempertanyakan kesiapan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam merealisasikan lima program prioritas yang digaungkan sebagai langkah awal menuju Aceh Utara Bangkit. Salah satu program utama yang disorot adalah peningkatan sektor ekonomi melalui penguatan pertanian.
Menjelang evaluasi 100 hari kerja, FKM-ACUT menilai momentum ini menjadi batu ujian terhadap komitmen nyata pemerintahan baru. Evaluasi 100 hari kerja telah digelar dan dirilis secara resmi di laman Pemkab Aceh Utara, namun sejumlah persoalan krusial dinilai belum mendapat perhatian serius.
"Aceh Utara merupakan kawasan pertanian terluas di Provinsi Aceh. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyebutkan bahwa terdapat sekitar 38.858 hektare lahan sawah yang masuk dalam program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan," ujar Khussyairi, Presiden FKM-ACUT yang akrab disapa Sigeum.
Salah satu infrastruktur penting dalam mendukung produktivitas pertanian adalah Bendungan Krueng Pasee. Namun, bendungan yang seharusnya menjadi tulang punggung irigasi ini justru dianggap telah menjadi hambatan besar bagi petani di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe.
“Pemkab Aceh Utara belum mampu menjelaskan secara pasti kondisi bendungan itu. Bendungan nyan 5 thon manteng meu cawoe. Menyeo peugah haba dum soe jeut,” ungkap Sigeum dalam bahasa Aceh, yang artinya “bendungan itu sudah lima tahun terbengkalai. Kalau mau bicara, harus ada solusi.”
FKM-ACUT mendesak pemerintah pusat untuk turut turun tangan, mengingat proyek ini merupakan bagian dari infrastruktur strategis berskala nasional. Mereka juga menuntut Pemkab Aceh Utara untuk segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan slogan “Aceh Utara Bangkit” bukan sekadar jargon kampanye.
“Apakah program prioritas ini hanya sekadar janji saat pemilu, atau benar-benar niat membangkitkan Aceh Utara? Masyarakat tidak ingin program itu hanya menjadi daftar mimpi. Seluruh elemen masyarakat berhak untuk mengkritik, mengawal, dan mendorong keterbukaan setiap langkah awal pemerintahan ini,” tegas Khussyairi.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan aset politik yang harus dijaga agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.[]
