JAKARTA – Hak keuangan dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Salah satu hak yang diberikan adalah uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, uang pensiun pokok mantan Wakil Presiden diperkirakan mencapai Rp20,16 juta per bulan. Hak tersebut diberikan seumur hidup selama penerima memenuhi ketentuan yang berlaku.
Besaran pensiun itu mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Ketua MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Gaji pokok Wakil Presiden sendiri ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut. Dengan demikian, perhitungan uang pensiun pokok mantan Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.
Pembayaran uang pensiun beserta tunjangan terkait mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Hak pensiun tersebut berlaku seumur hidup. Namun, pembayaran dapat dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
Dapat Sejumlah Fasilitas dari Negara
Selain memperoleh uang pensiun bulanan, mantan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas yang ditanggung negara.
Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, fasilitas tersebut meliputi biaya rumah tangga untuk kebutuhan air, listrik, dan telepon; jaminan biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya; rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya; serta satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Mantan Wakil Presiden juga memperoleh hak tunjangan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri.
Dalam penjelasan UU tersebut, pemberian hak keuangan dan fasilitas itu merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian Presiden dan Wakil Presiden selama menjalankan tugas kenegaraan.
Fasilitas tersebut juga dimaksudkan untuk menunjang kehidupan dan aktivitas kemasyarakatan setelah mereka tidak lagi menjabat sebagai pemimpin negara.
Seluruh pembiayaan untuk memenuhi hak dan fasilitas mantan Presiden maupun Wakil Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan demikian, hak pensiun dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden bukan merupakan kebijakan baru, melainkan telah memiliki landasan hukum yang berlaku sejak 1978.
