 |
| Foto: Rahmat Mirza |
BANDA ACEH – Ancaman bencana hidrometeorologi kembali membayangi Aceh. Memasuki periode penghujung tahun yang identik dengan meningkatnya curah hujan, pemerintah daerah mulai memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah terulangnya bencana banjir dan tanah longsor yang pernah melumpuhkan sejumlah wilayah di provinsi paling ujung Sumatera tersebut.
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Keputusan ini bukan sekadar langkah administratif. Pengalaman pahit bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November hingga awal Desember 2025 menjadi pengingat bahwa ancaman cuaca ekstrem dapat berubah menjadi tragedi kemanusiaan ketika kesiapsiagaan tidak berjalan optimal.
Bencana besar pada 2025 itu meninggalkan dampak yang sangat luas. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 31 Desember 2025, sebanyak 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir dan tanah longsor. Bencana tersebut menjangkau 225 kecamatan dan 3.978 gampong.
Dalam laporan yang sama, BNPB mencatat 527 orang meninggal dunia, 31 orang dinyatakan hilang, serta lebih dari 356.655 jiwa terpaksa mengungsi. Sebanyak 33 gampong juga sempat terisolasi akibat kerusakan akses transportasi.
Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Bireuen termasuk wilayah yang mengalami dampak berat. Banjir bandang dan longsor merusak permukiman, persawahan, jalan, serta jembatan. Bahkan, sejumlah desa di kawasan dataran tinggi Gayo terisolasi karena akses jalan terputus dan jembatan roboh.
Situasi tersebut memperlihatkan betapa besar dampak bencana hidrometeorologi terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan harta benda, warga juga menghadapi kesulitan memperoleh bantuan, kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga akses transportasi.
Ancaman Bencana Kembali Terlihat
Memasuki November 2026, tanda-tanda ancaman bencana kembali muncul di sejumlah daerah.
BNPB dalam laporan perkembangan situasi bencana pada 11 November 2026 mencatat banjir bandang menerjang Kabupaten Gayo Lues setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut sejak Sabtu (7/11) hingga Minggu dini hari (8/11).
Luapan sungai dari kawasan Pintu Rime membawa material kayu gelondongan dan lumpur tebal yang menerjang permukiman warga di Kecamatan Pining dan Dabun Gelang.
Bencana tersebut berdampak terhadap 126 kepala keluarga atau 390 jiwa. Sebanyak delapan kepala keluarga atau 26 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat.
Kerusakan yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Sebanyak empat rumah hanyut terbawa arus, 13 rumah rusak berat, 80 rumah rusak sedang, dan 18 rumah rusak ringan. Selain itu, dua jembatan gantung mengalami kerusakan berat, satu jembatan utama rusak ringan, serta tiga fasilitas pendidikan turut terdampak.
Banjir juga kembali merendam Kabupaten Pidie Jaya pada Minggu (8/11). Meluapnya sejumlah daerah aliran sungai akibat hujan lebat di kawasan hulu menyebabkan banjir meluas ke lima kecamatan dan 43 gampong.
BNPB mencatat sekitar 8.608 kepala keluarga atau 32.272 jiwa terdampak, dengan 8.608 unit rumah terendam. Banjir turut mengganggu jaringan air bersih PDAM Panteraja dan berdampak terhadap akses jalan nasional Banda Aceh-Medan di Gampong Manyang Cut.
Kejadian tersebut menjadi peringatan bahwa ancaman bencana tidak hanya bersifat musiman, tetapi dapat terjadi sewaktu-waktu ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hulu dan meningkatkan debit sungai.
234 Bencana dalam Sembilan Bulan
Gambaran kerawanan Aceh juga terlihat dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Sepanjang Januari hingga September 2026, BPBA mencatat sebanyak 234 kejadian bencana terjadi di seluruh wilayah Aceh dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp186 miliar.
Dari jumlah tersebut, bencana yang paling banyak terjadi adalah kebakaran sebanyak 81 kejadian, disusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 74 kejadian, banjir 32 kejadian, angin puting beliung 28 kejadian, tanah longsor sembilan kejadian, dan banjir bandang enam kejadian. Selain itu, tercatat dua kejadian abrasi dan satu gempa bumi.
Khusus bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang, data tersebut memperlihatkan bahwa Aceh masih menghadapi ancaman yang membutuhkan perhatian serius.
Angka-angka itu menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk tidak menunggu sampai bencana meluas sebelum melakukan tindakan.
Enam Instansi Disiagakan
Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026 merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan peningkatan curah hujan dalam beberapa bulan mendatang.
Kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, penetapan status tersebut mempertimbangkan analisis dan prediksi curah hujan bulanan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh melalui surat Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.
Melalui kebijakan tersebut, Gubernur Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengoptimalkan langkah mitigasi.
Pemantauan kondisi kebencanaan harus dilakukan selama 24 jam di seluruh kabupaten/kota. Setiap perkembangan situasi di lapangan harus dilaporkan secara berkala dan real-time agar potensi keadaan darurat dapat segera direspons.
Koordinasi lintas sektor juga diperkuat, terutama dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah kabupaten/kota.
Seluruh personel SKPA diminta berada dalam kondisi siap dimobilisasi sewaktu-waktu ke wilayah yang membutuhkan penanganan darurat.
Secara khusus, enam instansi teknis mendapat mandat untuk memastikan kesiapan personel, armada, dan peralatan pendukung. Keenam instansi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan.
Keenam instansi itu diminta menyiagakan seluruh armada operasional dan alat berat agar dapat segera dikerahkan ke titik bencana apabila dibutuhkan.
Kesiapan ini menjadi penting, mengingat pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas umum dapat menghambat proses evakuasi serta distribusi bantuan kepada masyarakat.
Mitigasi Jangan Berhenti pada Status Darurat
Penetapan status siaga darurat tentu menjadi langkah penting. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan.
Pengalaman bencana 2025 seharusnya menjadi pelajaran bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan personel dan bantuan setelah kejadian. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini, mulai dari pemantauan daerah aliran sungai, pemeriksaan tanggul, pembersihan saluran air, pengawasan kawasan rawan longsor, hingga memastikan sistem peringatan dini berfungsi sampai ke tingkat gampong.
Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, kawasan dataran rendah, serta lereng perbukitan juga perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai potensi bahaya dan jalur evakuasi.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan ketersediaan tempat pengungsian, logistik, layanan kesehatan, serta sarana komunikasi darurat agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika bencana datang.
Pada akhirnya, status siaga darurat yang ditetapkan Gubernur Aceh bukan hanya tentang kesiapan pemerintah menghadapi hujan dan banjir. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan upaya melindungi masyarakat agar tidak kembali mengalami penderitaan akibat bencana yang seharusnya dapat diantisipasi.
Aceh telah memiliki pengalaman panjang menghadapi banjir dan tanah longsor. Kini, tantangannya adalah memastikan pengalaman tersebut menjadi bekal untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat, cepat, dan terkoordinasi.
Sebab, dalam menghadapi bencana, kesiapan sebelum kejadian jauh lebih berharga daripada kesibukan melakukan penanganan setelah semuanya terlambat.[Bustami]
