BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan dukungan sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana banjir besar bukan merupakan transfer dana tunai ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan dukungan tersebut disalurkan melalui berbagai program dan kegiatan Kementan, mulai dari rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan benih yang manfaatnya diterima langsung oleh petani.
“Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Kamis (6/8/2026).
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh menyambut positif pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dukungan dan masukan untuk mempercepat pemulihan sawah dan perkebunan yang terdampak bencana.
Ia menegaskan, substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian memang benar. Namun, mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui sejumlah satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
“Namun, perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Nurlis menjelaskan, dukungan sekitar Rp2,5 triliun tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, serta bantuan barang yang langsung dimanfaatkan masyarakat, khususnya petani.
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, kata Nurlis, sebelumnya menyampaikan informasi mengenai akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp2,5 triliun dari Kementan. Informasi tersebut, menurutnya, juga telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementan.
“Informasi ini juga dirilis di website Kementan,” katanya.
Ia menegaskan, alokasi tersebut bukan merupakan transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Anggaran tersebut berada pada satuan kerja masing-masing dan diproses melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Rp515 Miliar untuk Optimalisasi Lahan dan Rehabilitasi Sawah
Nurlis merinci, dari total dukungan sekitar Rp2,5 triliun tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah seluas sekitar 40.000 hektare melalui dana Tugas Pembantuan (TP).
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
“Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian,” jelas Nurlis.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian serta program pembibitan dan perkebunan, termasuk penyediaan bibit padi dan jagung.
“Provinsi dan kabupaten/kota hanya menerima manfaat berupa barang dari Kementan,” ujarnya.
Untuk kegiatan optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, dan program pendukung lainnya yang anggarannya berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota, realisasi penyerapan telah mencapai 47,8 persen dari total anggaran Rp515 miliar per 3 Agustus 2026.
57.485 Hektare Sawah Terdampak
Lebih lanjut, Nurlis menyampaikan berdasarkan data terbaru, luas sawah yang terdampak bencana mencapai 57.485 hektare. Data tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia.
Dari total lahan terdampak, sebanyak 27.437 hektare masuk kategori rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, dan 16.276 hektare rusak berat. Selain itu, terdapat sekitar 120 hektare sawah yang hilang.
Saat ini, kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah, khususnya pada lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang, telah dan sedang dilaksanakan pada areal seluas 40.852 hektare.
“Kegiatannya dilaksanakan Kementan, Distanbun Aceh bersama dinas kabupaten/kota se-Aceh yang terdampak bencana,” kata Nurlis.
Mualem Apresiasi Dukungan Kementan
Nurlis mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran atas berbagai upaya dan dukungan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Aceh.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Mualem saat bertemu Menteri Pertanian di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
“Gubernur Mualem menyampaikan langsung kepada Pak Menteri ketika berkunjung ke kediaman beliau Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026,” ujar Nurlis.
Pemerintah Aceh berharap berbagai program dan dukungan Kementan tersebut dapat mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana sekaligus membantu petani kembali menjalankan aktivitas produksi secara normal.[]
